Banjir Sibolga dan Pidie Jaya kembali mengingatkan publik pada rapuhnya sistem penanggulangan bencana di sejumlah daerah pesisir dan perbukitan di Sumatra. Hujan deras yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir memicu luapan sungai dan aliran air dari kawasan perbukitan, menggenangi permukiman warga, merusak infrastruktur dasar, serta memaksa ratusan orang mengungsi. Di tengah situasi darurat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan masih menunggu data final jumlah rumah rusak akibat banjir yang menerjang dua wilayah tersebut, sebelum menetapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih terarah.
Potret Terkini Banjir Sibolga dan Pidie Jaya
Laporan awal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan bahwa banjir Sibolga dan Pidie Jaya dipicu oleh curah hujan tinggi yang turun nyaris tanpa jeda. Di Kota Sibolga, Sumatra Utara, air meluap dari beberapa sungai kecil dan drainase yang tersumbat, sementara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, banjir diperparah oleh kiriman air dari kawasan hulu yang berada di daerah perbukitan. Kombinasi faktor alam dan kerentanan tata ruang ini menciptakan genangan yang meluas hingga ke jantung permukiman padat penduduk.
Di Sibolga, sejumlah kelurahan dilaporkan terendam dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 30 sentimeter hingga lebih dari satu meter. Warga terpaksa menyelamatkan barang seadanya, mulai dari dokumen penting, pakaian, hingga peralatan elektronik, sebelum air semakin meninggi. Di Pidie Jaya, beberapa desa di dekat aliran sungai utama mengalami hal serupa, bahkan di beberapa titik air mengalir deras membawa lumpur dan material kayu, menandakan adanya aliran permukaan yang kuat dari kawasan perbukitan.
“Setiap kali hujan deras turun lebih dari beberapa jam, warga di bantaran sungai sudah otomatis siaga. Rasa khawatir itu seperti tidak pernah benar benar hilang,” begitu keluhan yang berulang kali terdengar dari warga di lokasi banjir.
BNPB Menunggu Data Lengkap Rumah Rusak
Salah satu aspek krusial dalam penanganan pascabencana adalah pendataan kerusakan rumah dan infrastruktur. Dalam kasus banjir Sibolga dan Pidie Jaya, BNPB menegaskan bahwa proses verifikasi sedang berlangsung di lapangan, melibatkan aparat pemerintah daerah, BPBD, dan unsur relawan. Data ini nantinya menjadi dasar pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah, baik kategori rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan.
Pendataan dilakukan dengan metode berlapis. Petugas turun dari rumah ke rumah untuk mencatat identitas pemilik, lokasi, tingkat kerusakan, serta mendokumentasikan kondisi bangunan melalui foto. Data tersebut kemudian direkap di tingkat desa dan kecamatan sebelum dikirim ke kabupaten atau kota, lalu diteruskan ke BNPB di tingkat pusat. Proses ini memerlukan ketelitian agar tidak terjadi tumpang tindih data maupun pengulangan nama penerima bantuan.
BNPB menekankan pentingnya akurasi data karena setiap kategori kerusakan akan berpengaruh pada besaran bantuan yang diterima masyarakat. Rumah rusak berat umumnya berhak mendapat bantuan lebih besar untuk pembangunan kembali, sedangkan rusak sedang dan ringan mendapat bantuan untuk perbaikan struktural dan nonstruktural. Tanpa data yang solid, alokasi anggaran berpotensi tidak tepat sasaran dan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat yang sudah terdampak.
Kondisi Lapangan di Sibolga dan Pidie Jaya
Di Sibolga, banjir tidak hanya merendam rumah warga tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi harian. Pasar tradisional yang menjadi pusat perputaran ekonomi lokal sempat lumpuh karena akses jalan tergenang dan kios terendam. Beberapa pedagang mengaku mengalami kerugian karena barang dagangan basah dan rusak, terutama komoditas sembako dan produk rumah tangga yang sensitif terhadap air. Sekolah sekolah juga terdampak, dengan ruang kelas yang tergenang sehingga proses belajar mengajar harus dihentikan sementara.
Sementara itu, di Pidie Jaya, banjir berimbas hingga ke lahan pertanian dan perkebunan rakyat. Sawah yang baru ditanami padi terendam air dalam waktu cukup lama, memicu kekhawatiran akan gagal panen. Saluran irigasi yang tersumbat lumpur dan sampah memperparah situasi. Di beberapa desa, akses menuju fasilitas kesehatan menjadi terhambat karena jalan desa tergenang dan sebagian badan jalan terkikis arus air.
Di kedua daerah, posko pengungsian didirikan di lokasi yang relatif aman, seperti gedung sekolah, balai desa, dan masjid. Warga yang rumahnya terendam atau dinilai tidak layak huni sementara waktu mengungsi dengan membawa barang penting. Bantuan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, dan perlengkapan bayi mulai disalurkan oleh pemerintah daerah dibantu relawan. Namun, tantangan distribusi tetap muncul di lokasi yang akses jalannya terputus atau hanya bisa dilalui kendaraan berpenggerak empat roda.
Koordinasi BNPB dan Pemerintah Daerah
Koordinasi antara BNPB dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam penanganan banjir Sibolga dan Pidie Jaya. Pemerintah daerah bertindak sebagai garda terdepan, mengaktifkan posko komando, mengerahkan BPBD, aparat kecamatan, hingga perangkat desa. BNPB memberikan dukungan berupa pemantauan, supervisi, serta kemungkinan penambahan bantuan logistik dan peralatan jika skala kejadian melampaui kapasitas daerah.
Dalam situasi seperti ini, jalur komunikasi resmi antara daerah dan pusat diuji. Laporan cepat harus disampaikan dalam hitungan jam hingga hari pertama kejadian, berisi informasi jumlah korban, kerusakan infrastruktur, dan kebutuhan mendesak. Setelah itu, laporan rinci menyusul dengan data lebih lengkap. BNPB kemudian menilai apakah status darurat bencana perlu dinaikkan dan apakah diperlukan penetapan status tertentu yang membuka akses dana dan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.
Koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian. Dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, hingga dinas pendidikan terlibat dalam pemulihan awal. Dinas sosial menangani pengungsian dan bantuan logistik, dinas kesehatan memastikan layanan kesehatan dasar di posko, dinas pekerjaan umum bergerak memperbaiki infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan, sementara dinas pendidikan mengupayakan agar kegiatan belajar mengajar bisa segera berjalan kembali meski dalam kondisi darurat.
Banjir Berulang dan Kerentanan Wilayah
Banjir Sibolga dan Pidie Jaya bukanlah kejadian tunggal yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua wilayah ini berkali kali dilanda banjir dengan intensitas dan luasan yang bervariasi. Kondisi geografis yang terdiri dari perbukitan, aliran sungai yang relatif pendek menuju laut, serta permukiman padat di dataran rendah membuat risiko banjir semakin tinggi ketika curah hujan ekstrem terjadi.
Perubahan tutupan lahan di daerah hulu turut memperburuk situasi. Alih fungsi hutan menjadi kebun atau permukiman mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Akibatnya, air hujan lebih cepat mengalir ke sungai dan permukiman, meningkatkan debit aliran permukaan. Di sisi hilir, tata ruang kota yang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kebencanaan membuat permukiman tumbuh di area area yang seharusnya menjadi daerah resapan atau sempadan sungai.
“Selama hulu terus dibuka dan hilir dibiarkan padat tanpa ruang hijau yang memadai, banjir akan selalu datang sebagai tamu yang tak diundang namun sudah bisa diprediksi,” menjadi refleksi yang kerap disuarakan para pemerhati lingkungan di kawasan ini.
Infrastruktur Drainase dan Sempadan Sungai yang Tertekan
Salah satu persoalan klasik yang muncul setiap kali terjadi banjir di kawasan perkotaan seperti Sibolga adalah kapasitas drainase yang tidak sebanding dengan volume air hujan. Saluran yang sempit, tersumbat sampah, dan tidak terhubung dengan baik ke sungai utama menyebabkan air menggenang lebih lama. Di beberapa titik, permukiman bahkan berdiri menutupi jalur drainase lama, sehingga aliran air terputus atau berbelok ke tempat yang tidak semestinya.
Di Pidie Jaya, tekanan justru banyak terjadi di sempadan sungai. Permukiman yang mendekati bibir sungai, bahkan dalam beberapa kasus berada di atas bantaran sungai, membuat ruang untuk sungai meluap secara alami semakin sempit. Ketika debit air meningkat drastis, sungai tidak lagi mampu menampung aliran tambahan sehingga air melimpas ke permukiman. Upaya normalisasi sungai dan penertiban bangunan di sempadan kerap terbentur persoalan sosial dan ekonomi, karena menyangkut relokasi warga yang sudah lama tinggal di lokasi tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan respons darurat saat bencana terjadi. Peningkatan kapasitas drainase, normalisasi sungai, dan penataan ulang sempadan perlu menjadi bagian dari rencana jangka menengah dan panjang pemerintah daerah, dengan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat.
Respons Darurat dan Tantangan di Pengungsian
Dalam fase awal banjir Sibolga dan Pidie Jaya, fokus utama pemerintah dan relawan adalah menyelamatkan jiwa. Evakuasi warga dari rumah yang terendam, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak anak, dan penyandang disabilitas, menjadi prioritas. Perahu karet, kendaraan tinggi, hingga alat transportasi seadanya dikerahkan untuk membawa warga ke tempat aman. Di beberapa lokasi, warga harus menembus arus air yang cukup deras untuk mencapai titik evakuasi.
Setelah warga berada di pengungsian, tantangan baru muncul. Ketersediaan air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan menjadi faktor penentu agar tidak muncul masalah kesehatan baru seperti diare, infeksi kulit, atau penyakit yang ditularkan melalui air. Ruang pengungsian yang terbatas juga berpotensi memicu penularan penyakit saluran pernapasan jika tidak diatur dengan baik. Petugas kesehatan dari puskesmas setempat biasanya dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan rutin di posko dan memberikan penyuluhan kesehatan dasar.
Kebutuhan psikososial juga mulai mendapat perhatian dalam penanganan bencana. Anak anak yang terpaksa menghentikan sekolah dan tinggal di pengungsian memerlukan aktivitas yang bisa membantu mereka mengurangi rasa takut dan cemas. Demikian pula orang dewasa yang kehilangan rumah atau mata pencaharian, membutuhkan dukungan agar mampu bangkit kembali setelah bencana.
Pemulihan Awal dan Harapan Warga Terdampak
Setelah air surut, pekerjaan berat menanti warga Sibolga dan Pidie Jaya. Membersihkan rumah dari lumpur, memeriksa kerusakan struktur bangunan, serta memilah barang yang masih bisa diselamatkan menjadi rutinitas baru di hari hari pertama pascabanjir. Di tengah kelelahan fisik dan emosional, warga menunggu kejelasan mengenai bantuan perbaikan rumah dan dukungan pemulihan ekonomi.
Pendataan yang sedang dilakukan BNPB bersama pemerintah daerah diharapkan bisa segera tuntas sehingga bantuan stimulan perbaikan rumah dapat disalurkan. Selain itu, program padat karya untuk membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas umum seringkali menjadi salah satu cara untuk menggerakkan kembali roda ekonomi lokal. Di sektor pertanian, dukungan berupa benih, pupuk, dan perbaikan irigasi sangat dibutuhkan agar petani dapat kembali menanam dan mengurangi potensi krisis pangan di tingkat rumah tangga.
Harapan warga sederhana namun mendesak, yaitu agar kejadian banjir tidak terus berulang dengan pola yang sama dan menimbulkan luka yang serupa. Mereka menanti langkah lebih sistematis dari pemerintah, mulai dari penataan ruang hingga penguatan infrastruktur, agar hidup di daerah rawan banjir bukan lagi identik dengan kesiapsiagaan permanen yang melelahkan, melainkan dengan mitigasi yang nyata terasa dalam keseharian.
Comment