Kisah kejahatan seksual di pesantren yang selama ini hanya beredar sebagai bisik bisik mulai muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga yang selama ini dipercaya sebagai pusat pendidikan agama dan moral justru tercoreng oleh ulah segelintir orang yang menyalahgunakan posisi dan kewenangan. Fakta ini mengguncang banyak pihak, terutama para orang tua yang selama ini menitipkan anak dengan keyakinan bahwa pesantren adalah tempat paling aman untuk belajar dan membentuk akhlak.
Pesantren, Kepercayaan Keluarga, dan Luka yang Disembunyikan
Pesantren di Indonesia bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga simbol kepercayaan. Banyak orang tua yang mengirimkan anak mereka ke pesantren dengan harapan mendapatkan pendidikan agama yang kuat, lingkungan yang terjaga, dan pengawasan ketat dari para ustaz dan pengasuh. Kepercayaan ini membuat banyak keluarga rela melepas anak mereka jauh dari rumah, bahkan sejak usia sangat muda.
Namun ketika kasus kejahatan seksual di pesantren mulai terungkap, publik tersentak. Terbayang bagaimana anak anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban di tempat yang mereka anggap aman. Banyak kasus menunjukkan pola yang mirip: pelaku adalah figur otoritas seperti ustaz, pengasuh asrama, atau pimpinan lembaga yang memiliki kuasa besar atas kehidupan santri. Relasi kuasa inilah yang membuat korban sulit melawan atau sekadar bersuara.
Sebagian besar korban memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak mungkin dipercaya. Di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi kepatuhan kepada guru dan kyai, keberanian untuk melaporkan kejahatan sering kali dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Di sinilah luka itu disembunyikan, berlapis lapis oleh rasa bersalah yang seharusnya tidak pernah mereka tanggung.
>
Ketika lembaga yang mengajarkan moral justru gagal melindungi yang lemah, luka yang timbul bukan hanya pada korban, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap nilai nilai yang selama ini dijunjung.
Pola Kejahatan Seksual di Pesantren yang Berulang dan Terstruktur
Di balik setiap kasus kejahatan seksual di pesantren, ada pola yang berulang dan sering kali terstruktur. Pola ini bukan kebetulan, melainkan memanfaatkan celah kelemahan sistem pengawasan, budaya kepatuhan, dan minimnya edukasi soal kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama.
Pelaku biasanya memanfaatkan posisi sebagai pengasuh yang dekat dengan santri. Mereka punya akses penuh ke asrama, kamar, bahkan aktivitas harian santri. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan dalih pembinaan, konseling, atau bimbingan khusus. Santri yang diajak bicara secara pribadi di ruang tertutup pada awalnya merasa sedang diperhatikan, sebelum kemudian menjadi korban pelecehan atau pemerkosaan.
Banyak kasus juga menunjukkan bahwa pelaku melakukan kejahatan secara berulang dalam jangka waktu lama. Ini dimungkinkan karena sistem pengawasan internal yang lemah dan tidak adanya mekanisme pengaduan yang jelas dan aman bagi korban. Ketika ada yang mencoba bersuara, laporan sering kali dipatahkan oleh pihak lembaga dengan alasan menjaga nama baik, atau malah menuduh korban sebagai pihak yang menggoda atau berbohong.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ada kasus di mana pelaku tetap dibiarkan mengajar atau memimpin setelah laporan muncul, hanya dipindahkan ke unit lain atau pesantren lain. Pola ini membuat kejahatan terus berlanjut dan korban semakin banyak, sementara pelaku merasa tidak tersentuh hukum.
Mengapa Kejahatan Seksual di Pesantren Sulit Terungkap
Sulitnya mengungkap kejahatan seksual di pesantren tidak lepas dari kultur, struktur kekuasaan, serta cara pandang masyarakat terhadap lembaga keagamaan. Para santri diajarkan untuk taat dan hormat kepada guru tanpa banyak bertanya. Di satu sisi, ini membentuk kedisiplinan, tetapi di sisi lain bisa dimanfaatkan untuk menekan korban agar tetap diam.
Rasa sungkan kepada tokoh agama membuat banyak orang tua enggan mencurigai atau mempertanyakan perilaku guru dan pengasuh. Ketika anak bercerita, tidak sedikit yang langsung meragukan kesaksian mereka. Di banyak keluarga, membicarakan seks saja sudah dianggap tabu, apalagi mengakui menjadi korban kekerasan seksual. Korban akhirnya memilih bungkam karena merasa tidak akan dipercaya.
Selain itu, ada ketakutan bahwa melaporkan kejahatan seksual di pesantren akan mencoreng nama baik lembaga dan komunitas. Tekanan sosial ini bisa datang dari pengurus, alumni, bahkan masyarakat sekitar. Korban dan keluarga bisa dikucilkan, disebut merusak nama baik pesantren, atau dianggap bagian dari upaya mendiskreditkan agama.
Sistem hukum yang tidak selalu ramah korban turut memperburuk keadaan. Proses pelaporan yang panjang, pemeriksaan yang melelahkan, hingga risiko stigma di ruang publik membuat banyak korban berpikir ulang. Pada akhirnya, banyak kasus yang berhenti di tengah jalan atau tidak pernah sampai ke ranah hukum sama sekali.
Suara Korban yang Lama Dibungkam
Dalam kasus kejahatan seksual di pesantren, suara korban sering kali menjadi elemen yang paling lemah, padahal seharusnya paling utama. Banyak korban baru berani bersuara bertahun tahun setelah kejadian, ketika mereka sudah dewasa dan tidak lagi berada di bawah kontrol lembaga. Namun saat itulah, tantangan baru muncul: pembuktian menjadi lebih sulit, dan keraguan publik semakin besar.
Santri yang menjadi korban biasanya mengalami tekanan psikologis berat. Mereka bukan hanya merasa dilecehkan secara fisik, tetapi juga dikhianati secara spiritual. Orang yang selama ini mereka anggap sebagai panutan justru menjadi pelaku. Dalam beberapa kesaksian, korban mengaku sempat berpikir bahwa apa yang mereka alami adalah bagian dari ujian atau bahkan bentuk kasih sayang, karena pelaku memelintir ajaran agama untuk membenarkan tindakan mereka.
Rasa bersalah dan malu menempel kuat. Korban kerap menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak cukup melawan, tidak cukup berteriak, atau tidak cukup menjauh. Padahal dalam situasi relasi kuasa yang timpang, sangat wajar jika korban membeku, takut, dan tidak mampu bereaksi. Minimnya edukasi soal kekerasan seksual membuat mereka tidak punya kosa kata untuk menyebut apa yang terjadi sebagai kejahatan.
Ketika akhirnya bersuara, korban sering berhadapan dengan serangan balik. Kredibilitas mereka dipertanyakan, masa lalu mereka diungkit, hingga motif mereka dicurigai. Di titik ini, dukungan psikologis dan bantuan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan mereka tidak kembali bungkam.
Tanggung Jawab Pengelola Pesantren yang Tak Bisa Dinegosiasikan
Setiap pengelola pesantren memikul tanggung jawab besar terhadap keselamatan santri yang mereka terima. Bukan hanya soal kurikulum dan hafalan, tetapi juga perlindungan fisik dan mental. Kejahatan seksual di pesantren menunjukkan bahwa tanggung jawab ini belum dipenuhi secara serius di banyak tempat.
Pengelola pesantren seharusnya memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap aktivitas di asrama dan ruang ruang tertutup. Aturan yang melarang pertemuan satu lawan satu di ruang tertutup tanpa pengawasan, pemasangan CCTV di area umum, serta pembatasan akses ke kamar santri bisa menjadi langkah awal. Namun aturan tertulis saja tidak cukup jika tidak disertai komitmen untuk menindak tegas pelanggar, tanpa pandang bulu.
Pimpinan pesantren juga berkewajiban menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Santri harus tahu ke mana mereka bisa mengadu jika mengalami pelecehan, dan dijamin tidak akan dihukum atau disalahkan. Di sisi lain, pengelola wajib bekerja sama dengan aparat penegak hukum ketika ada dugaan kejahatan, bukan malah menutup rapat rapat demi menjaga nama baik.
>
Nama baik lembaga tidak pernah lebih penting daripada keselamatan satu anak sekalipun. Lembaga yang menutupi kejahatan seksual sesungguhnya sedang ikut menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri.
Peran Orang Tua Mengawasi Anak di Balik Tembok Pesantren
Mengirim anak ke pesantren bukan berarti melepas seluruh tanggung jawab pengasuhan kepada lembaga. Orang tua tetap memegang peran penting untuk mengawasi, mendengar, dan membaca tanda tanda yang mungkin menunjukkan adanya masalah, termasuk kejahatan seksual di pesantren.
Komunikasi rutin dengan anak menjadi kunci. Orang tua perlu menyediakan ruang aman bagi anak untuk bercerita tanpa takut dimarahi atau dihakimi. Pertanyaan tidak harus selalu soal pelajaran, tetapi juga bagaimana kehidupan sehari hari di asrama, siapa yang dekat dengan mereka, dan apakah ada hal yang membuat mereka tidak nyaman. Perubahan perilaku seperti tiba tiba pendiam, mudah marah, sering mimpi buruk, atau menolak kembali ke pesantren perlu diperhatikan serius.
Edukasi seksualitas yang sesuai usia juga penting, bahkan untuk anak yang akan bersekolah di lembaga agama. Anak perlu tahu batasan tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, termasuk oleh guru atau tokoh agama. Mereka juga perlu diberi keberanian untuk menolak, lari, dan bercerita jika mengalami sesuatu yang membuat mereka merasa dilanggar.
Orang tua juga sebaiknya tidak ragu mengevaluasi ulang keputusan pendidikan jika ada sinyal bahaya. Kepercayaan kepada pesantren bukan berarti menutup mata terhadap fakta. Memindahkan anak ke tempat yang lebih aman bukanlah bentuk kurang iman, tetapi justru wujud tanggung jawab.
Regulasi dan Pengawasan Negara terhadap Pesantren
Negara memiliki peran penting dalam memastikan lembaga pendidikan, termasuk pesantren, menjadi ruang aman bagi anak. Kejahatan seksual di pesantren tidak bisa dibiarkan menjadi urusan internal lembaga semata. Diperlukan regulasi yang jelas, pengawasan yang nyata, dan penegakan hukum yang tegas.
Undang undang perlindungan anak dan aturan terkait kekerasan seksual sudah ada, tetapi implementasinya sering kali belum menyentuh lingkungan pesantren secara optimal. Banyak pesantren yang berjalan dengan otonomi tinggi, sementara pengawasan dari pemerintah daerah atau kementerian terkait masih terbatas pada aspek administratif dan kurikulum.
Diperlukan standar minimal perlindungan anak yang wajib dipenuhi semua pesantren, seperti prosedur rekrutmen pengajar yang ketat, pelatihan pencegahan kekerasan seksual, serta kewajiban melaporkan setiap dugaan kejahatan kepada aparat. Lembaga yang terbukti melindungi pelaku atau menghalangi proses hukum seharusnya bisa dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin.
Kerja sama antara aparat penegak hukum, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak juga perlu diperkuat. Ketika laporan masuk, respons harus cepat dan berpihak pada korban. Pendampingan psikologis, medis, dan hukum harus tersedia, bukan hanya di kota besar tetapi juga di daerah yang menjadi lokasi banyak pesantren.
Mengembalikan Martabat Pesantren sebagai Ruang Aman
Kejahatan seksual di pesantren telah menodai citra lembaga pendidikan agama, tetapi bukan berarti seluruh pesantren sama. Banyak pesantren yang berupaya keras menjaga kehormatan dan keselamatan santri. Justru karena itulah, pembersihan terhadap pelaku kejahatan menjadi sangat penting, agar martabat pesantren sebagai ruang aman dan bermartabat bisa dipulihkan.
Transparansi adalah langkah awal. Pesantren yang berani mengakui adanya kasus, menindak pelaku, dan memperbaiki sistem perlindungan anak justru menunjukkan integritas. Sikap defensif dan menutup diri hanya akan memperpanjang luka dan kecurigaan publik. Dukungan dari organisasi keagamaan, tokoh agama, dan alumni juga krusial untuk mendorong perubahan dari dalam.
Pendidikan tentang kekerasan seksual, persetujuan, dan batasan tubuh manusia perlu mulai diajarkan dengan bahasa yang sesuai dalam kurikulum pesantren. Ini bukan bertentangan dengan nilai agama, justru sejalan dengan ajaran untuk menjaga kehormatan dan melindungi yang lemah. Santri yang paham hak tubuhnya akan lebih sulit dimanipulasi, sekalipun oleh figur otoritas.
Perubahan budaya butuh waktu, tetapi harus dimulai sekarang. Setiap kasus yang diungkap, setiap korban yang berani bersuara, dan setiap pesantren yang memperbaiki sistem adalah langkah kecil menuju lingkungan pendidikan agama yang benar benar aman dan bermartabat bagi generasi berikutnya.
Comment