Selama satu dekade terakhir, fenomena kriminalisasi aktivis lingkungan di Indonesia melonjak menjadi salah satu persoalan paling mengkhawatirkan dalam sejarah gerakan sosial. Dari Sumatra sampai Papua, mereka yang berupaya membela hutan, laut, sungai, dan ruang hidup masyarakat adat justru sering berhadapan dengan jerat hukum, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Istilah kriminalisasi aktivis lingkungan bukan lagi sekadar jargon organisasi masyarakat sipil, melainkan realitas pahit yang dialami banyak pembela lingkungan di lapangan, sering kali dalam sunyi, tanpa sorotan kamera dan tanpa perlindungan memadai dari negara.
Peta 10 Tahun Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Indonesia
Dalam kurun 10 tahun terakhir, pola kriminalisasi aktivis lingkungan menunjukkan kecenderungan yang semakin sistematis. Kasus tidak lagi muncul sebagai insiden sporadis, tetapi tampak sebagai rangkaian yang berulang di banyak wilayah dengan pola yang hampir sama. Aktivis yang menolak tambang, proyek energi, atau ekspansi perkebunan skala besar kerap dilaporkan dengan pasal berlapis, mulai dari tuduhan perusakan, penghasutan, hingga pasal karet terkait informasi elektronik.
Di banyak daerah, laporan terhadap aktivis biasanya diawali konflik antara warga dan perusahaan. Ketika dialog buntu, protes muncul, spanduk bentang, dan jalan ditutup. Di titik itu, aparat penegak hukum sering kali hadir bukan sebagai penengah, melainkan sebagai pihak yang justru memperkuat posisi pemilik modal. Mereka yang bersuara paling lantang menjadi target utama, ditandai, lalu diincar dengan laporan polisi yang mengandalkan pasal multitafsir.
“Ketika hukum dipakai seperti borgol untuk mengikat mulut warga, keadilan berubah menjadi panggung sandiwara yang menguntungkan mereka yang paling kuat.”
Mengurai Pola Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Lapangan
Pola kriminalisasi aktivis lingkungan dapat diurai menjadi beberapa tahapan yang berulang di banyak kasus. Tahapan ini tidak selalu identik di semua tempat, namun garis besarnya menunjukkan kecenderungan yang sama. Pemahaman atas pola ini penting untuk melihat bahwa yang terjadi bukan sekadar sengketa biasa, melainkan persoalan serius terkait ruang demokrasi dan hak asasi.
Dari Penolakan Proyek hingga Laporan Polisi
Pada tahap awal, konflik biasanya dimulai dari penolakan warga terhadap proyek yang dianggap mengancam ruang hidup mereka. Penolakan ini bisa berupa penandatanganan petisi, pertemuan warga, hingga aksi demonstrasi. Di titik ini, kriminalisasi aktivis lingkungan belum tampak jelas, namun benihnya sudah muncul ketika perusahaan atau pemerintah daerah mulai memberi label negatif kepada warga: penghambat pembangunan, provokator, atau kelompok penolak kemajuan.
Ketika penolakan terus berlanjut dan mulai mengganggu operasi perusahaan, langkah berikutnya adalah pelaporan ke aparat penegak hukum. Aktivis dituding merusak fasilitas, menghalangi kegiatan usaha, atau menyebarkan informasi yang dianggap merugikan. Banyak laporan dibuat dengan memanfaatkan pasal pasal yang lentur, yang penafsirannya bisa sangat luas sehingga mudah diarahkan untuk membungkam kritik.
Penggunaan Pasal Karet dan Jerat Hukum Berlapis
Tahap berikutnya adalah penggunaan pasal karet. Di sinilah kriminalisasi aktivis lingkungan menjadi nyata. Undang undang yang sejatinya dirancang untuk melindungi ketertiban umum atau mengatur informasi elektronik justru dipakai untuk menyeret pembela lingkungan ke meja hijau. Pasal penghinaan, ujaran kebencian, atau penyebaran hoaks kerap dipakai menjerat unggahan media sosial yang berisi kritik terhadap perusahaan atau kebijakan pemerintah.
Di beberapa kasus, aktivis dijerat dengan lebih dari satu pasal sekaligus. Tujuannya bukan hanya mempidanakan, tetapi juga memberikan efek jera dan ketakutan bagi komunitas yang mereka wakili. Ketika satu orang dikriminalisasi, puluhan lainnya memilih diam karena takut bernasib sama. Inilah efek membungkam yang paling dikhawatirkan dari gelombang kriminalisasi selama 10 tahun terakhir.
Suara yang Dibungkam, Ruang Hidup yang Terancam
Kriminalisasi aktivis lingkungan tidak berdiri sendiri. Di balik setiap laporan polisi, ada persoalan yang lebih besar: perebutan ruang hidup. Hutan yang dibuka untuk perkebunan, tambang yang menggali perut bumi, dan proyek infrastruktur yang memotong wilayah tangkapan air, semuanya berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Ketika warga menolak, mereka bukan sekadar menolak proyek, melainkan mempertahankan kehidupan.
Ruang hidup yang dimaksud bukan hanya soal tanah, tetapi juga air, udara, dan hubungan sosial yang terbangun selama bertahun tahun. Ketika lahan digusur, bukan hanya rumah yang hilang, tetapi juga identitas, sejarah, dan cara hidup. Aktivis lingkungan yang berdiri di garis depan sering kali menjadi juru bicara bagi komunitas yang tidak punya akses ke media dan pusat kekuasaan. Ketika mereka dikriminalisasi, suara komunitas ikut terputus.
Kriminalisasi aktivis lingkungan dalam konteks ini adalah cara paling efektif untuk mematahkan perlawanan. Bukan dengan dialog, melainkan dengan ketakutan. Bukan dengan argumen, melainkan dengan ancaman penjara.
Peran Negara, Modal, dan Aparat dalam 10 Tahun Terakhir
Dalam banyak kasus, posisi negara tampak ambigu. Di satu sisi, ada komitmen perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia yang tertuang dalam berbagai regulasi. Di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan kecenderungan negara lebih berpihak pada kepentingan investasi. Ketegangan antara komitmen di atas kertas dan praktik di lapangan inilah yang mewarnai 10 tahun kriminalisasi aktivis lingkungan.
Di tingkat kebijakan, negara mendorong percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Di atas kertas, hal ini diklaim demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Namun di lapangan, percepatan sering kali berarti pemangkasan prosedur, pengabaian partisipasi warga, dan percepatan pemberian izin tanpa kajian lingkungan yang memadai. Ketika izin sudah terbit, segala bentuk penolakan dianggap sebagai hambatan yang harus disingkirkan.
Dalam konteks ini, aparat penegak hukum kerap diposisikan sebagai penjaga kelancaran investasi. Laporan perusahaan ditindak cepat, sementara laporan warga atas dugaan perusakan lingkungan berjalan lambat atau menguap di tengah jalan. Ketimpangan respons ini menegaskan bahwa kriminalisasi aktivis lingkungan bukan sekadar persoalan individu aparat, tetapi bagian dari pola relasi kuasa antara negara dan modal.
Luka Psikologis dan Sosial di Balik Jeruji
Sering kali, pemberitaan hanya menyorot momen penangkapan atau persidangan. Namun, dampak kriminalisasi aktivis lingkungan jauh melampaui itu. Ada luka psikologis yang dialami keluarga, ada tekanan sosial yang dirasakan komunitas, dan ada rasa takut yang merayap pelan tetapi pasti. Stigma sebagai pengacau, perusuh, atau musuh pembangunan melekat bukan hanya pada aktivis, tetapi juga pada keluarganya.
Anak anak aktivis tumbuh dengan melihat orang tuanya berurusan dengan polisi, bolak balik ke pengadilan, atau bahkan mendekam di penjara. Di kampung, keluarga mereka bisa dijauhi, dicurigai, atau dikucilkan. Tekanan sosial ini sering kali tidak tercatat dalam laporan resmi, tetapi dampaknya nyata dalam kehidupan sehari hari. Kriminalisasi aktivis lingkungan dengan demikian tidak hanya menghukum individu, tetapi juga meretakkan jaringan sosial di komunitas.
“Setiap kali seorang pembela lingkungan dibawa ke ruang tahanan, yang ikut dipenjarakan adalah harapan banyak orang untuk hidup di tanah yang bersih, aman, dan adil.”
Peran Media dan Opini Publik yang Terbelah
Media memegang peran penting dalam membentuk cara publik memandang kriminalisasi aktivis lingkungan. Dalam sejumlah kasus, laporan media awal sering kali mengutip keterangan resmi aparat atau perusahaan tanpa menampilkan suara warga secara seimbang. Aktivis digambarkan sebagai pengganggu ketertiban atau penyebab kericuhan. Framing seperti ini memperkuat stigma dan memudahkan pembenaran atas tindakan hukum yang diambil.
Namun, di sisi lain, muncul juga jurnalisme yang berupaya menggali lebih dalam, menelusuri akar konflik, dan menghadirkan suara warga terdampak. Liputan mendalam tentang kriminalisasi aktivis lingkungan mulai menemukan ruang di beberapa media, meski belum dominan. Di era media sosial, narasi dari lapangan dapat menyebar lebih cepat, tetapi juga berhadapan dengan risiko disinformasi dan serangan balik digital yang diarahkan kepada aktivis.
Opini publik pun terbelah. Sebagian masyarakat melihat kritik terhadap proyek besar sebagai hambatan pembangunan, terutama ketika narasi ekonomi dan lapangan kerja digencarkan. Sebagian lainnya mulai menyadari bahwa pembangunan yang mengabaikan hak warga dan lingkungan hanya akan menumpuk masalah di masa mendatang. Di persimpangan inilah kriminalisasi aktivis lingkungan menjadi isu yang menentukan arah demokrasi dan tata kelola lingkungan Indonesia.
10 Tahun Pelajaran Pahit bagi Gerakan Lingkungan
Satu dekade terakhir meninggalkan jejak pelajaran pahit bagi gerakan lingkungan. Kriminalisasi aktivis lingkungan memaksa banyak kelompok untuk memperkuat strategi advokasi, memperluas jaringan, dan meningkatkan literasi hukum di tingkat komunitas. Pendampingan hukum menjadi elemen penting dalam setiap aksi, bukan lagi pelengkap. Setiap spanduk yang dibentang dan setiap pernyataan yang diunggah ke media sosial kini dihitung dengan cermat karena risiko jerat pasal karet selalu mengintai.
Di sisi lain, solidaritas lintas isu dan lintas wilayah juga menguat. Aktivis lingkungan mulai membangun aliansi dengan kelompok petani, nelayan, masyarakat adat, hingga komunitas urban yang terdampak proyek infrastruktur. Kriminalisasi aktivis lingkungan yang terjadi di satu daerah kini lebih mudah mendapat perhatian di daerah lain, meski belum selalu berujung pada perlindungan yang efektif.
Satu hal yang pasti, 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa keberanian untuk membela lingkungan di Indonesia bukan hanya soal idealisme, tetapi juga soal kesiapan menghadapi risiko kriminalisasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah kriminalisasi aktivis lingkungan terjadi, melainkan sampai kapan pola ini akan dibiarkan menggerogoti keadilan dan hak warga atas lingkungan yang layak.
Comment